Plt Bupati Tersangkut Kasus Asusila, Buton Utara Dipimpin Pjs

Gubernur Ali Mazi menyerahkan SK Pjs Bupati Buton Utara. (Foto: Diskominfo Sultra)

06/11/2020 544

LABRITA.ID - Setelah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ramadio diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian karena dugaan kasus asusila yang menjeratnya sejak pertengahan 2019 lalu, Kabupaten Buton Utara kini resmi dipimpin Penjabat Sementara (Pjs) sejak Jumat (9/10/2020).

Kepastian ini setelah Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi resmi menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74 – 3715 Tahun 2020 kepada Hery Alamsyah yang juga merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Permerintahan Hukum dan Politik Provinsi Sultra.

Baca Juga: Ikut Pilkada 2020, Kepala Daerah Digantikan Plt atau Pjs

Secara efektif, mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra ini akan bertugas hingga tanggal 5 Desember 2020 yang merupakan batas akhir cuti Bupati Abu Hasan yang sedang mengikuti kampanye pilkada sebagai petahana.

“Sesuai SK yang saya terima, secara efektif saya ditugaskan mulai 1 Oktober sampai 5 Desember 2020,” jelas Hery seusai serah terima SK di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra.

Dalam rilis Diskominfo Sultra yang diterima awak media, berdasarkan SK bertanggal 7 Oktober 2020 tersebut, ada sejumlah tugas yang diemban Hery sebagai Pjs Bupati Buton Utara. 

Pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Lalu, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara.

Baca Juga: Maju Pilkada 2020, Kepala Daerah Wajib Cuti

Pjs juga ditugasi melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

Kemudian, melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

Hery juga diminta melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

Nantinya setelah masa tugas berakhir, Pjs bupati diminta untuk menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Mendagri melalui Gubernur Sultra terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada.

Baca Juga: Tujuh Bupati yang Ikut Pilkada 2020 di Sultra Ditegur Mendagri

Ia juga diminta memberikan laporan mengenai gambaran umum netralitas ASN pada saat pelaksanaan kampanye pilkada. Lalu, laporan tentang berbagai langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pjs Bupati Butur. 

Terakhir, laporan mengenai kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. (il-02)

Tidak Ada Tag